1. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2011 dilaksanakan di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta tanggal 07 s/d 10 Desember 2011 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas yang menangangani Koperasi dari seluruh Indonesia.
2.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan dalam pindato sambutannnya mengakui, secara makro kinerja kementerian yang dipimpinnya masih banyak kelemahan. Sehingga dari sisi mikro, kinerjanya perlu dievaluasi, terutama memakai sistem SWOT (strengths, weakness, opportunities, dan threats). Dengan begitu diyakini akan membuat kondisi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM lebih baik. ’’Meski ada kelemahan, saya yakin dan optimistis melalui sistem analisis SWOT, kondisinya akan lebih membaik. Karena itu kepada seluruh peserta rakornas saya meminta agar terus memberdayakan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah masing-masing,’’ ujarnya.
Bagaimana memperkuat pelaku sektor riil, salah satunya caranya seluruh dana dekonsentrasi (dekon) maupun bantuan sosial (bansos) harus sampai ke seluruh daerah. Artinya, spending atau APBN yang dipersiapkan pemerintah harus sampai ke koperasi dan UKM. Apabila dana dekon dan bansos tidak sampai ke penerima, berarti APBN yang telah dipersiapkan tersendat. Akibatnya, program pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM ikut tersendat juga. Seluruh kadis koperasi dan UKM harus mengoptimalkan dukungan terhadap program pemberdayaan koperasi dan UKM ke depannya. Dengan demikian sasaran perkuatan kapasitas pelaku sektor riil bisa tercapai. ’’Saya meminta agar pemberdayaan koperasi dan UKM di seluruh daerah agar dikaitkan dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan salah satu implikasinya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Saat ini jumlah per kapita masyarakat sekitar USD 3.561 per tahun, dan pada 2014 ditargetkan makin membaik ke posisi USD 4.500 per orang. Melalui sinkronisasi MP3EI dengan pemberdayaan KUMKM, pemerintah optimistis itu bisa tercapai,’’ tuturnya.
Sementara itu, Deputi Pengkajian Kemenkop dan UKM akan menyelenggarakan simposium nasional Pengembangan UKM Inovatif melalui incubator Bisnis di Institute Pertanian Bogor (IPB-International Convention Center, Botani Square, pada Sabtu (10/ 12). Ini dalam upaya meningkatkan daya saing suatu bangsa dan Negara dengan cara mengembangkan UKM yang inovatif.
’’Untuk itu, peranan incubator bisnis menjadi sangat penting dan strategis untuk melahirkan UKM-UKM inovatif. Karena melalui incubator calon-calon wirausaha baru berbasis Iptek dapat dikembangkan. Ini yang dilakukan juga oleh negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Taiwan, Korea, Jerman, dan China,’’ ungkap Deputi Pengkajian Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, di sela-sela rakornas.
Pengembangan incubator bisnis telah dirintis Indonesia sejak 1993, sempat berkembang sebanyak 56 incubator di perguruan tinggi negeri dan swasta dan oleh sektor perusahaan swasta, tapi perkembangannya belum menggembirakan. ’’Dalam kerangka ASEAN pada pertemuan leaders di Hua Hin, Thailand, para pemimpin ASEAN sepakat mengembangkan incubator bisnis di setiap negara. Indonesia khususnya melalui Kementerian Koperasi dan UKM mencoba membuat rintisan untuk pengembangan Model Incubator Bisnis di empat perguruan tinggi,” pungkasnya. (by : firnadi)
